BANYUASIN, JURNAL SUMATRA – Maraknya isu dan pemberitaan terkait hasil survei politik, memasuki tahapan pilkada serentak tahun 2024 saat ini. Masyarakat diingatkan untuk tidak mudah percaya dengan hasil survei elektabilitas, dari salah satu kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pasalnya, hasil survei politik bukanlah jualan untuk mengiring opini publik atau masyarakat dalam memilih, namun peruntukannya hanya sebagai alat ukur menang atau kalah, bagi kandidat atau calon kontestasi politik maupun partai politik pendukungnya.
Hal itu seperti dijelaskan langsung Pengamat Politik Ade Indra Chaniago kepada JURNAL SUMATRA, Minggu (28/7/24) mengatakan, terkait survei politik salah satu kandidat kontestasi politik atau calon Bupati, yang marak menjual isu tersebut. Bagi masyarakat sebagai pemilih atau penentu calon pemimpin masa depan, perlu memfilter isu tersebut dengan berbagai perbandingan-perbandingan seperti rekam jejak yang bersangkutan dan sebagainya.
“Perlunya hal itu, pertama jangan sampai termakan isu hasil survei tinggi, namun apa yang dirasakan masyarakat faktanya tidak sebagus itu. Kedua lembaga yang melakukan survei itu biasanya dibayar dan kebanyaknya orang yang membayar itu inginnya pasti yang bagus-bagus saja, kemudian pihak lembaga survei juga logikanya pasti tidak ingin mengecewakan pihak yang membayarnya,” jelas Dosen Stisipol Candradimuka Palembang itu.
“Dan fungsi jualan survei indikator politik untuk Pemilukada saat ini, itu untuk meyakinkan Partai Politik agar mendukung mereka karena yang ingin dilihat oleh Partai Politik ada dua yakni tingkat popularitas dan elektabilitas. Kenapa Popularitas itu penting karena dalam politik elektoral atau pilkada langsung, modal pertama itu popularitas kemudian barulah elektabilitas,” jelas dia lagi.
Lanjut Ade, jadi kalau disederhanakan untuk kontestasi politik hari ini lebih dilihat “Tokoh dan Toke’,” jadi bukan lagi dilihat karena memiliki kapasitas atau tidak, namun lebih dilirik karena popularitas dan isi tasnya. Padahal harusnya yang dilihat terlebih dahulu itu kemampuan atau kapasitas calon itu untuk memimpin, oleh karena itu masyarakat harusnya lebih mendalam lagi untuk melihat isu-isu yang beredar tersebut.
“Sebagai pencerahan bagi masyarakat yang perlu ditanamkan di kepala kita semua, sejak bangun tidur hingga tidur kembali kita semua berkontribusi untuk negara ini, contoh seperti pajak yang hampir sudah diterapkan di semua barang yang kita gunakan, baik pajak PBB, listrik, air dan sebagainya. Jadi karena kita sudah berkontribusi banyak artinya kita punya hak mutlak dalam menentukan pemimpin, jadi jangan sampai salah dalam menentukan pilihan pemimpin untuk masa depan, karena setiap kebijakannya, kita yang memilih lah yang akan merasakan,” papar dia.
Komentar