Mereka meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh.
“Pemerintah harus bertindak tegas. Jika benar tidak membayar pajak dan merusak lingkungan, maka perusahaan ini harus diproses hukum. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi merugikan daerah dan rakyat,” tegas Dedi, seorang aktivis pemuda dari Kecamatan Rupit. Pada Sabtu (31/5/2025).
Potensi pajak dari perusahaan besar seperti PT Mil Oil Palm-AMR sangat penting untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan infrastruktur lokal. Karena itu, publik berharap pemerintah tidak tutup mata atas persoalan ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Mil Oil Palm-AMR belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. (AkaZzz)
Komentar