Banyuasin, Jurnalsumatra.co- Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Bebas Korupsi, Pasca Pelantikan beberapa Kepala Daerah di Wilayah DKI Jakarta, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Barat.
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Candi Bentar Hall-Putri Duyung Ancol Hotel, BUMD Pemprov DKI Jakarta, Kamis (10/7/25).
Dalam kesempatan itu Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH, MH, yang mendapat undangan resmi, hadir langsung bersama Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, SM, Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., IPU., ASEAN.Eng, Inspektur Banyuasin, Ir. Zakirin, SP., MM., CGCAE dan Kadis Kominfo Banyuasin, Dr. H. Salni Pajar., S Ag., M.Hi.
Bupati Askolani usai kegiatan itu mengatakan, Agenda rapat kali ini membahas salah satunya perubahan UU tentang KPK, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam hal ini KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, dalam rangka bertujuan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, terangnya.
Menurut Askolani, Selain itu juga setelah ini semua Kepala Daerah yang hadir, diminta untuk mensosialisasikan kembali kepada semua penyelenggara pemerintahan, untuk terus menjaga aturan yang benar, dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah yang dipimpin.
“Kesimpulannya semua Kepala Daerah harus mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, dari korupsi agar tercapainya ritme aturan yang kokoh dari pusat sampai daerah. Dan untuk itu kita dari Pemkab Banyuasin siapa mendukung aturan tersebut sebagaimana tujuannya,” tutupnya. SON
Komentar