Bengkulu, jurnalsumatra.com – Warga sejumlah desa di Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu menyelesaikan polemik antara warga dan PT. Purnawira Dharma Upaya (PDU), termasuk membebaskan 400 hektare lahan HGU perusahaan tersebut untuk warga sekitar.
Aspirasi ini disampaikan langsung warga yang tergabung dalam kelompok Barisan Masyarakat Pejuang Tanah Ulayat Penyanggah PT. Purnawira Dharma Upaya saat bertemu pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu di kantor Gubernur Bengkulu, Senin (01/02).
“Permintaan atau aspirasi kami ini lantaran lahan tersebut merupakan sumber penghidupan bagi warga, terutama yang termasuk di desa penyangga PT. PDU,” kata salah satu warga Jonaidi.
Dia menambahkan, permintaan warga yang menginginkan agar 400 hektare dari empat ribu hektare lahan hak guna usaha (HGU) milik PT. PDU itu cukup beralasan karena lahan yang diminta itu sudah lama dikuasai warga.
Menurutnya, warga berani menguasai lahan itu lantaran lahan tersebut sebelumnya terlantar dan tidak dijaga atau dirawat oleh perusahaan.
“Kita juga menduga sebenarnya lahan itu terletak di luar HGU karena saat kita minta perusahaan menjelaskan mana batas HGU tapi perusahaan tidak tahu,” ujar Jonaidi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Pemprov Bengkulu Supran memastikan pemerintah siap dan berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian polemik antara warga dan pihak perusahaan.
Namun, terkait pembebasan lahan seluas 400 hektare yang diminta warga, Pemprov Bengkulu akan melakukan kajian terlebih dulu termasuk memeriksa dokumen terkait HGU dan mendengarkan keterangan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Dokumen-dokumen dari saksi teknis seperti BPN nantinya juga kita sampaikan kepada Pak Gubernur sehingga permasalahannya bisa jelas dalam rangka langkah apa yang diambil nantinya,” demikian Supran.(anjas)
Komentar