Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , Mgs Syaiful Padli melihat forum ini ingin meluruskan sejarah dimana para ahli sejarah berkumpul disini memberikan gambaran Pulau Kemaro. “ Dan hari ini hasil dari diskusi ini adalah akan melakukan audiensi dengan Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang, saya kira ini jalan yang sangat betul, harus ada proses pengkajian ulang rencana menjadikan Pulau Kemaro sebagai tempat wisata berkonsep Sriwijaya, padahal sejarah dari Pulau Kemaro itu sendiri adalah milik dari Kesultanan Palembang Darussalam, ini yang harus diluruskan,” katanya. Dirinya secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Sumsel akan mengawal bagaimana sejarah ini bisa diluruskan kembali kedepannya.(udy)
Sejarah Pulau Kemaro Harus di Luruskan Halaman 2
Sejarah Pulau Kemaro Harus di Luruskan

News Feed
Jembatan Musi VI Palembang dibuka 6 Januari
Palembang, jurnalsumatra.com – Jembatan Musi VI Palembang dijadwalkan akan dibuka untuk masyarakat pada Rabu (6/1) setelah diresmikan oleh pemerintah setempat pada 30 Baca Selengkapnya
Pemprov Sumsel rekrut tenaga pendamping distribusi bantuan sembako
Palembang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merekrut tenaga pendamping yang bertugas mengawasi pendistribusian bantuan sembako ke masyarakat tak mampu. Kepala Baca Selengkapnya
Anggota Reskrim Polsek Plaju Berhasil Amankan Pelaku Jambret yang Meresahkan Warga
Palembang, jurnalsumatra.com – Anggota Reskrim Polsek Plaju berhasil mengamankan Hendra (20) pelaku penjambretan yang meresahkan masyarakat Palembang, ia ditangkap di kediamannya beberapa Baca Selengkapnya
Masyarakat Dilarang Unggah dan Sebarkan Konten Terkait FPI
PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarkan konten terkait Front Pembela Islam (FPI). Demikian maklumat Kapolri Jenderal Idham Aziz bertanggal Baca Selengkapnya
Polda Sumsel turunkan Brimob kawal distribusi vaksin COVID-19
Palembang, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menurunkan ratusan personel Brimob bersenjata lengkap untuk mengawal pendistribusian vaksin COVID-19 ke 17 kabupaten dan Baca Selengkapnya
Komentar