“Ternyata Pemerintah Kota Palembang baru saja memasukan, mengajukan usulan pengukuran status tanah Pulau Kemaro. Artinya selama ini Pemkot telah berbohong mengatakan telah memiliki sertifikat tanah Pulau Kemaro,” terang Sekjen KRASS yang di sampaikan dalam keterangan pers resminya. Ia mengatakan menyikapi hal tersebut Zuriat Kiai Mgs H Abdul Hamid merasa kecewa apa yang telah terjadi yang dilakukan oleh Pemkot, dengan tidak mengedepankan musyawarah serta berbohong telah memiliki sertifikat di tanah Pulau Kemaro. “Maka yang dilakukan pemilik sah Tanah Pulau Kemaro pertama memasukan surat Pemblokiran di Kanwil ATR/BPN Sumsel terkait usulan pengukuran Tanah Pulau Kemaro oleh Pemerintahan Kota Palembang,” katanya. Mereka berharap Kanwil ATR/BPN SumSel merespon dan tidak melanjutkan proses usulan Pemkot tersebut.(udy)
Zuriat Layangkan Pemblokiran Usulan Sertifikat Pemkot Palembang
Zuriat Layangkan Pemblokiran Usulan Sertifikat Pemkot Palembang

News Feed
WWC: Perempuan korban kekerasan dunia maya di Palembang meningkat
Palembang, jurnalsumatra.com – Aktivis pusat pembelaan hak-hak perempuan Women`s Crisis Centre (WCC) Palembang, Sumatera Selatan mencatat sepanjang tahun 2020 perempuan korban tindak Baca Selengkapnya
WCC Palembang: Kasus KDRT masih tinggi karena korban malu melapor
Palembang, jurnalsumatra.com – Aktivis Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan atau Women’s Crisis Centre Palembang, Sumatera Selatan, mengimbau para istri korban kekerasan dalam rumah Baca Selengkapnya
2021 Ansor Banser Sumsel Capai Kader 100 Ribu
Palembang|Sabtu, 2 Januari 2021, 08:38
Palembang, jurnalsumatra.com – Tidak berlebihan dan ini sebuah doa agar di 2021 Ansor Banser Sumsel capai kader 100 Ribu. Karena Ansor Banser Baca Selengkapnya
Komentar