Selain Marten, salah satu penduduk desa yang sedang hamil mengeluhkan layanan posyandu yang belum berfungsi serta jauhnya akses ke layanan puskesmas dengan jarak hingga delapan kilometer. Kondisi itu seringkali menjadi kendala bagi para ibu hamil di Desa Bane dalam mendapatkan layanan kesehatan yang tepat dan aman saat melahirkan.
Persoalan lain yang mencuat dalam dialog tersebut yaitu masih terbatasnya fasilitas belajar bagi anak, seperti tidak adanya buku pendidikan yang layak, belum tersedianya alat tulis, pagar dan lantai keramik di sekolah, tempat bermain yang ramah anak, tingginya angka stunting, angka kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan, hingga tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Menanggapi persoalan yang muncul tersebut, Menteri Bintang kembali menuturkan pentingnya kerja sama dan sinergi dari seluruh pihak dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Di samping itu, pemberdayaan perempuan dalam pertahanan ekonomi juga penting. Itu bisa dilakukan dengan menggali potensi yang dimiliki kaum perempuan melalui pemberian berbagai pelatihan, khususnya di bidang kewirausahaan.
Menteri Bintang juga berpesan kepada kaum laki-laki khususnya para suami di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ikut serta mendukung pemberdayaan perempuan, tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik.
Sementara itu, Perwakilan Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus Dewan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan Ishak mengatakan pentingnya pemberian kesempatan bagi anak untuk menyuarakan aspirasinya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
“Kami dari Forum Anak juga berharap dapat diberikan akses untuk turun langsung ke desa-desa agar bisa mendengarkan suara teman-teman, sehingga suara kami sebagai anak Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat terarah dan jelas dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di wilayah kami,” ujar Ishak.(anjas)
Komentar