RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya diduga tak sesuai Amdal dan izin
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 13:30
Suka Makmue, jurnalsumatra.com – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 Nagan Raya, berlokasi di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir diduga Baca Selengkapnya
BMKG: Sulawesi Selatan berpotensi hujan lebat dan angin kencang
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 13:25
Jakarta, jurnalsumatra.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Makasar memperkirakan Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi terjadi hujan lebat hingga sedang yang disertai Baca Selengkapnya
Dana desa di Kaltim capai Rp3,9 triliun dalam enam tahun
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 13:15
Samarinda, jurnalsumatra.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Masyarakat (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) HM Syirajudin mengatakan total pagu dana desa Baca Selengkapnya
Pemkab Sidoarjo minta pelaku industri peduli kerusakan jalan
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 13:10
Sidoarjo, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur meminta pelaku industri di wilayah itu peduli terhadap kerusakan jalan, terlebih jika di depan Baca Selengkapnya
PMI Tangerang Selatan distribusikan kantong plasma konvalesen ke RS
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 13:05
Tangerang, jurnalsumatra.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan telah mendistribusikan sejumlah kantong plasma konvalesen ke beberapa rumah sakit untuk membantu Baca Selengkapnya












Komentar