RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Jasa Raharja NTT bayarkan santunan WNA
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 17:20
Kupang, jurnalsumatra.com – PT.Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Timur membayar santunan kecelakaan sebesar Rp50 juta kepada ahli waris warga negara asing (WNA) Baca Selengkapnya
Kadivpas Kemenkumham Jambi bantah kurir ambil sabu-sabu dari lapas
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 17:15
Jambi, jurnalsumatra.com – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Jambi Elly Yuzar membantah dan menyatakan tidak benar jika ada seorang kurir narkoba Baca Selengkapnya
Beberapa tempat hiburan di Bali langgar batas waktu operasi selama PPKM
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 17:10
Denpasar, jurnalsumatra.com – Petugas pemerintah di Provinsi Bali mendapati beberapa tempat hiburan melanggar batas waktu operasi selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Baca Selengkapnya
Katib Aam PB NU dijadwalkan tampil di Konferensi Internasional Vatikan
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 17:05
Jakarta, jurnalsumatra.com – Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), KH Yahya Cholil Staquf, dijadwalkan berbicara sebagai narasumber dalam konferensi internasional Baca Selengkapnya
Bupati Aceh Barat minta polisi hentikan tambang emas liar
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 16:55
Meulaboh, jurnalsumatra.com – Bupati Aceh Barat, Ramli MS, meminta kepada aparat penegak hukum di Aceh Barat agar segera menghentikan aktivitas tambang liar Baca Selengkapnya












Komentar