RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Mensesneg lantik 11 pejabat eselon I
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 16:05
Jakarta, jurnalsumatra.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melantik 11 pejabat untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di Baca Selengkapnya
Polresta Cirebon tangkap predator seksual dengan korban 13 anak
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 16:03
Cirebon, jurnalsumatra.com – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, menangkap seorang tersangka predator seksual dengan korbannya mencapai 13 anak di bawah Baca Selengkapnya
102 pasien COVID-19 Belitung Timur sudah sembuh
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 15:58
Manggar, Babel, jurnalsumatra.com – Data Pusat Informasi Perkembangan Kasus COVID-19 Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 102 pasien sudah Baca Selengkapnya
Dompet Dhuafa buka lima pos pelayanan pengungsi di Sulawesi Barat
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 15:55
Jakarta, jurnalsumatra.com – Tim SAR dari Pusat Penanganan Bencana (Disaster Management Center/DMC) Dompet Dhuafa membuka lima pos pelayanan untuk membantu korban gempa Baca Selengkapnya
Polda NTB selidiki tiga proyek pembangunan pasar di Lombok Barat
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 15:53
Mataram, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengerjaan tiga proyek pembangun pasar di Kabupaten Lombok Barat. Direktur Baca Selengkapnya












Komentar