RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
DPTPH Kaltim minta penggiat dan petani porang bersatu
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 10:55
Samarinda, jurnalsumatra.com – Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Siti Farisyah Yana mengharapkan para penggiat dan petani porang di Baca Selengkapnya
Kejagung periksa eks Dirut Asabri terkait kasus korupsi
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 10:50
Jakarta, jurnalsumatra.com – Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Dirut Asabri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana Baca Selengkapnya
Pusat Kaligrafi Al-Quran jadi ikon baru di Provinsi Kepri
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 10:45
Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadilah, Selasa mengatakan Pusat Kaligrafi Al-Quran (Pusaka) di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun bisa Baca Selengkapnya
Dispora dukung kegiatan Puslatda tim PON Kaltim
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 10:40
Samarinda, jurnalsumatra.com – Dispora Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik atas kesiapan KONI setempat melaksanakan program Trainning Centre (TC) Sentralisasi atau Pemusatan Latihan Baca Selengkapnya
Sekda Badung ingatkan integritas OPD dalam kelola hibah pariwisata
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 10:35
Badung, jurnalsumatra.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa mengingatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk selalu Baca Selengkapnya












Komentar