RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Bareskrim ungkap produksi dan peredaran kosmetika ilegal di Jakut
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 09:40
Jakarta, jurnalsumatra.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus produksi dan peredaran kosmetika/produk kecantikan tanpa izin edar di wilayah Baca Selengkapnya
DPRD Medan ingatkan pemerintah peka aspirasi warga
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 09:35
Medan, jurnalsumatra.com – Anggota DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mengingatkan bahwa pemerintah di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu harus peka terhadap Baca Selengkapnya
Panitia dan peserta seleksi Sespim Polri harus bersih
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 09:30
Ambon, jurnalsumatra.com – Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Refdi Andri meminta panitia Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Pertama (Sespimma) maupun Sekolah Staf Baca Selengkapnya
Anggota DPR ajak Indonesia dorong rekonsiliasi Palestina saat pemilu
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 09:25
Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengajak Pemerintah Indonesia hadir lagi untuk mendorong rekonsiliasi Palestina saat pemilihan umum (pemilu) Baca Selengkapnya
Kasad beri perhatian pekerja bangunan di Mabesad
Nasional|Rabu, 20 Januari 2021, 09:20
Jakarta, jurnalsumatra.com – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan perhatian pada pekerja bangunan yang terlibat dalam renovasi Markas Besar Baca Selengkapnya












Komentar