RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Wali Kota Kendari minta Dinsos serius tangani anak jalanan
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 20:35
Kendari, jurnalsumatra.com – Wali Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Sulkarnain Kadir meminta Dinas Sosial setempat serius menangani anak jalanan yang berada di Baca Selengkapnya
Gubernur Babel wajibkan masyarakat vaksin COVID-19
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 20:30
Pangkalpinang, jurnalsumatra.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mewajibkan masyarakat setempat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 guna mempercepat dan penanganan penyebaran Baca Selengkapnya
DPD terima keluhan aturan karantina kepulangan umrah
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 20:25
Jakarta, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Daerah menerima keluhan peraturan karantina kepulangan jamaah umrah dari Arab Saudi ke Indonesia yang dinilai memberatkan. Melalui Baca Selengkapnya
Pusinafis Polri cek “CCTV” Bandara Soetta identifikasi korban pesawat
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 20:20
Jakarta, jurnalsumatra.com – Pusinafis Bareskrim Polri mengecek “CCTV” di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, untuk mendukung proses identifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Baca Selengkapnya
Relawan bagikan obat-obatan kepada pengungsi korban gempa di Mamuju
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 20:15
Mamuju, jurnalsumatra.com – Para relawan membagikan obat-obatan kepada para korban gempa bumi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Pantauan di Mamuju, pada Baca Selengkapnya












Komentar