RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Warga terisolir Majene sambut gembira kabar bantuan pusat
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 19:20
Majene, jurnalsumatra.com – Warga terisolir enam desa di Kabupaten Majene menyambut gembira kabar akan adanya bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Baca Selengkapnya
Pembacaan pledoi jaksa Pinangki ditunda karena ayahanya meninggal
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 19:15
Jakarta, jurnalsumatra.com – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutuskan untuk menunda pembacaan nota pembelaan (pledoi) jaksa Pinangki Sirna Malasari karena Baca Selengkapnya
Nunukan minta program guru garis depan dilanjutkan
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 19:10
Nunukan, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kaltara meminta Pemerintah Pusat melanjutkan program guru terdepan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di wilayah Baca Selengkapnya
Wako Pontianak sambut kedatangan jenazah Khasanah dan Makrufatul
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 19:05
Pontianak, jurnalsumatra.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turut menyambut kedatangan jenazah almarhumah Khasanah dan Makrufatul Yeti Srianingsih, korban jatuhnya pesawat Baca Selengkapnya
Ratusan rumah di Cirebon terendam banjir
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 19:00
Cirebon, jurnalsumatra.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mendata terdapat ratusan rumah di Cirebon yang terendam banjir akibat Baca Selengkapnya












Komentar