RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Kompolnas: Pencalonan Listyo bukti regenerasi Polri berjalan
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 11:25
Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan penunjukan Komjen Listyo Sigit Prabowo yang berasal dari angkatan muda sebagai Baca Selengkapnya
Vaksinasi COVID-19 di Gorontalo Utara digelar Februari
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 11:20
Gorontalo, jurnalsumatra.com – Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan dilaksanakan pada Februari 2021. “Tanggal pelaksanaannya belum diputuskan, namun dipastikan Baca Selengkapnya
Komjen Sigit harus manfaatkan teknologi guna tingkatkan layanan Polri
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 11:15
Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan tantangan bagi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri Baca Selengkapnya
440 pasien COVID-19 di Bangka Tengah sudah sembuh
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 11:10
Koba, Babel, jurnalsumatra.com – Data tabulasi perkembangan COVID-19 Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencatat jumlah pasien yang sembuh dari paparan Baca Selengkapnya
Mengikis gerak radikalisme di tengah pandemi
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 11:05
Jakarta, jurnalsumatra.com – Radikalisme dan terorisme, dua kata yang selama ini cukup akrab bagi masyarakat saking kerapnya dikonsumsi dalam pemberitaan media, mulai Baca Selengkapnya












Komentar