RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Garuda Indonesia luncurkan desaian livery khusus dukung vaksinasi
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 09:15
Jambi, jurnalsumatra.com – Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia meluncurkan livery khusus dalam rangka mendukung program vaksinasi COVID-19 yang terpasang pada armada B737-800NG Baca Selengkapnya
KAL Mamuju II-6-64 bersandar di dermaga Lanal Mamuju
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 09:10
Makassar, jurnalsumatra.com – Kapal Angkatan Laut (KAL) Mamuju II-6-64 yang mengangkut bantuan logistik untuk korban gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat tiga Baca Selengkapnya
PMI Kediri jemput bola ambil sampel darah penyintas COVID-19
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 09:05
Kediri, jurnalsumatra.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan jemput bola mengambil sampel darah bagi para penyintas COVID-19, dalam Baca Selengkapnya
Satgas COVID-19 Kota Jambi intensifkan protokol kesehatan pelaku usaha
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 09:00
Jambi, jurnalsumatra.com – Satuan Tugas COVID-19 Kota Jambi mengintensifkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19 terhadap pelaku usaha dan melakukan penindakan. “Razia Baca Selengkapnya
Pilkades serentak di Rejang Lebong dilaksanakan 2022
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 08:55
Rejang Lebong, jurnalsumatra.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan Baca Selengkapnya












Komentar