RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Jasa Raharja serahkan santunan korban Sriwijaya Air, Putri Wahyuni
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 18:25
Riau, jurnalsumatra.com – PT Jasa Raharja Riau menyerahkan santunan sebesar Rp50 juta untuk korban kecelakaan Sriwijaya Air atas nama Putri Wahyuni asal Baca Selengkapnya
Mendes : Dana desa harus bermanfaat untuk bangun generasi unggul
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 18:20
Sigi, Sulawesi Tengah, jurnalsumatra.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan dana desa yang dikelola oleh Baca Selengkapnya
Mendes: BLT tersalurkan dengan baik kepada masyarakat
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 18:15
Palu, jurnalsumatra.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Baca Selengkapnya
Mendes : Desa harus lakukan pendataan secara mikro
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 18:10
Sigi, Sulawesi Tengah, jurnalsumatra.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan desa harus melakukan pendataan secara Baca Selengkapnya
Banmus DPRD Ternate agendakan PAW
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 18:05
Ternate, jurnalsumatra.com – Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) membahas permohonan persetujuan proses pergantian antarwaktu Baca Selengkapnya












Komentar