RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Pemkab Bangkalan terbitkan 126 ribu kartu tani
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 17:10
Bangkalan, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan di Pulau Madura, Jawa Timur menerbitkan 126 ribu kartu tani untuk para petani di wilayah Baca Selengkapnya
Dinkes Tidore Kepulauan ajukan syarat pejabat divaksinasi COVID-19
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 17:05
Ternate, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) mengajukan berbagai syarat bagi pejabat maupun tokoh publik yang Baca Selengkapnya
Kasus positif COVID-19 di Tarakan bertambah 146 orang
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 17:00
Tarakan, jurnalsumatra.com – Kasus positif COVID-19 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, bertambah 146 orang sehingga jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi positif menjadi sebanyak Baca Selengkapnya
Dinkes Tidore Kepulauan ajukan syarat pejabat divaksinasi COVID-19
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 16:55
Ternate, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) mengajukan berbagai syarat bagi pejabat maupun tokoh publik yang Baca Selengkapnya
Bantuan Presiden bagi pelaku UMKM di Pamekasan berlanjut
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 16:50
Pamekasan, jurnalsumatra.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pamekasan, Jawa Timur Abdul Fata menyatakan, Bantuan Presiden Baca Selengkapnya












Komentar