RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Pangdam I/BB melaksanakan vaksin COVID-19 perdana di Makodam
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 15:00
Medan, jurnalsumatra.com – Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin melaksanakan suntik vaksin COVID-19 perdana bersama Ketua Persit KCK PD I/BB Ny Baca Selengkapnya
KPAI apresiasi kepala daerah tunda pembelajaran tatap muka
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 14:55
Jakarta, jurnalsumatra.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan sejumlah kepala daerah yang menunda pembelajaran tatap muka (PTM) pada Januari 2021 Baca Selengkapnya
Panglima TNI salurkan bantuan Presiden untuk korban banjir Kalsel
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 14:50
Jakarta, jurnalsumatra.com – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyalurkan bantuan berupa 34 perahu karet dengan motor tempel, selimut, dan 10.000 paket sembako Baca Selengkapnya
KSPSI buka posko bantu korban bencana tanah longsor di Sumedang
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 14:45
Jakarta, jurnalsumatra.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) membuka posko tanggap bencana untuk meringankan beban korban tanah longsor di Sumedang Provinsi Baca Selengkapnya
Tim SAR rilis identitas 25 korban tewas longsor Sumedang
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 14:40
Bandung, jurnalsumatra.com – Kantor Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Bandung merilis 25 nama korban yang meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kecamatan Cimanggung, Baca Selengkapnya












Komentar