RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
NasDem Sulteng kirim logistik lima truk untuk penyintas gempa Sulbar
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 12:50
Palu, jurnalsumatra.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Sulawesi Tengah mengirimkan logistik untuk penyintas gempa di Mamuju, Majene Baca Selengkapnya
Jember miliki Perbup APBD 2021 tanpa persetujuan Gubernur Jawa Timur
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 12:45
Jember, Jawa Timur, jurnalsumatra.com – Kabupaten Jember memiliki Peraturan Bupati (Perbup) APBD tahun 2021 tanpa persetujuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Baca Selengkapnya
11.000 lebih warga Sulut terkonfirmasi positif COVID-19
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 12:26
Manado, jurnalsumatra.com – Lebih dari 11.000 warga Sulawesi Utara (Sulut) terkonfirmasi positif COVID-19, setelah hari Jumat ketambahan kasus baru sebanyak 128 orang. Baca Selengkapnya
3.571 rumah terendam banjir di Kabupaten Balangan
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 12:03
Jakarta, jurnalsumatra.com – Sebanyak 3.571 unit rumah warga terendam banjir di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan akibat hujan dengan intensitas tinggi yang Baca Selengkapnya
Excavator terseret masuk jurang di Tapin, operatornya tewas
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 12:00
Tapin, jurnalsumatra.com – Sebuah alat penggali atau excavator yang sedang dibersihkan di jalan nasional antara Kandangan-Batulicin di Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Baca Selengkapnya












Komentar