RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Dinkes Sleman: Nakes bisa divaksin COVID-19 di seluruh fasyankes
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 11:35
Sleman, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan bisa melakukan vaksinasi COVID-19 di seluruh fasilitas pelayanan Baca Selengkapnya
Pasien COVID-19 di NTT meninggal dunia bertambah enam orang
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 11:35
Kupang, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan pasien COVID-19 meninggal di daerah ini bertambah enam orang sehingga secara akumulatif Baca Selengkapnya
Penyelam Polri fokus pencarian korban Sriwijaya Air SJ-182
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 11:32
Jakarta, jurnalsumatra.com – Tim penyelam gabungan dari Polri memfokuskan pencarian korban dan bagian pesawat Sriwijaya SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Baca Selengkapnya
BMKG sebut terjadi 32 aktivitas gempa susulan di Sulawesi Barat
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 11:31
Jakarta, jurnalsumatra.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut terjadi 32 aktivitas gempa susulan di Sulawesi Barat hingga Sabtu (16/1), pukul Baca Selengkapnya
Basarnas tegaskan CVR Sriwijaya Air SJ-182 belum ditemukan
Nasional|Sabtu, 16 Januari 2021, 11:30
Jakarta, jurnalsumatra.com – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menegaskan rekaman suara pilot di kokpit atau Cockpit Voice Recorder (CVR) sebagai bagian Baca Selengkapnya












Komentar