RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
JK sampaikan duka cita atas gempa bumi Sulawesi Barat
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 13:16
Jakarta, jurnalsumatra.com – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyampaikan ucapan duka cita atas bencana alam gempa bumi yang melanda Baca Selengkapnya
Yasonna nilai kesepakatan RUU Prolegnas prioritas 2021 hasil terbaik
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 13:16
Jakarta, jurnalsumatra.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut kesepakatan terkait 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Baca Selengkapnya
Pangdam XIII/Merdeka dapat suntikan vaksin COVID-19
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 11:26
Manado, jurnalsumatra.com – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 pada acara pencanangan vaksinasi Baca Selengkapnya
Pangdam Cenderawasih ajak masyarakat divaksin
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 11:26
Jayapura, jurnalsumatra.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono mengajak masyarakat untuk melakukan imunisasi vaksin COVID-19 guna memutus mata rantai Baca Selengkapnya
Pemkot Sorong tunda penyuntikan vaksin hingga awal Februari 2021
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 11:24
Sorong, jurnalsumatra.com – Pemerintah kota Sorong, Provinsi Papua Barat, menunda pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 yang sebenarnya telah dijadwal 14 Januari diundur hingga Baca Selengkapnya












Komentar