RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Kapolda Sumut orang kedua divaksin COVID-19 perdana
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 08:21
Medan, jurnalsumatra.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin merupakan orang kedua divaksin COVID-19 perdana di Provinsi Sumatera Utara bertempat di Baca Selengkapnya
Pejabat publik Pemprov Sulut divaksin COVID-19 Jumat (15/1)
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 08:19
Manado, jurnalsumatra.com – Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi Utara, dr Steaven Dandel MPH menyebutkan vaksinasi untuk pejabat Pemprov Sulut dilakukan Baca Selengkapnya
DPRD Gorontalo Utara ingatkan pemkab sosialisasikan vaksinasi COVID-19
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 08:17
Gorontalo, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo mengingatkan pemerintah setempat agar lebih gencar menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Baca Selengkapnya
Kasdam I/Bukit Barisan ikut vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sumut
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 08:16
Medan, jurnalsumatra.com – Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/Bukit Barisan Brigjen TNI Didied Pramudito ikut vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Provinsi Sumut yang Baca Selengkapnya
Partai Emas dukung vaksinasi agar ekonomi pulih
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 08:14
Jakarta, jurnalsumatra.com – Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) mendukung program vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah yang Baca Selengkapnya












Komentar