RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Empat prodi UNP kembali divisitasi lembaga internasional
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:13
Padang, jurnalsumatra.com – Universitas Negeri Padang (UNP) kembali mendapat kesempatan divisitasi tim dari lembaga internasional Asean University Network–Quality Assurance (AUN-QA) dalam rangka Baca Selengkapnya
Realisasi penyaluran BLT DD di Bangka Barat Rp25,8 miliar
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:11
Mentok, Babel, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) Baca Selengkapnya
Bupati Polewali Mandar siap yang pertama divaksin COVID-19
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:09
Mamuju, jurnalsumatra.com – Bupati Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Andi Ibrahim Masdar menyatakan siap menjadi yang pertama untuk divaksin COVID-19 “Saya siap Baca Selengkapnya
Dinkes Gorontalo serahkan 4.650 dosis vaksin ke Kota Gorontalo
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 10:08
Gorontalo, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Gorontalo menyerahkan 4.650 dosis vaksin COVID-19 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Wali Kota Gorontalo Marten Baca Selengkapnya
Satgas Sumenep siapkan 3.415 ASN untuk vaksinasi
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 09:56
Sumenep, jurnalsumatra.com – Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Pemkab Sumenep, Jawa Timur mempersiapkan sedikitnya 3.415 aparatus sipil negara (ASN) di wilayah itu untuk Baca Selengkapnya












Komentar