RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Dinsos Sumsel awasi penyaluran tiga jenis bansos
Palembang, jurnalsumatra.com – Tim Dinas Sosial Sumatera Selatan mengawasi secara ketat tiga jenis bantuan sosial program Kementerian Sosial agar benar-benar tepat sasaran. Baca Selengkapnya
Dinkes Palembang siapkan 41 puskesmas layani vaksin COVID-19
Palembang, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyiapkan 41 puskesmas yang ada di 18 kecamatan untuk melayani penyuntikan vaksin COVID-19 Baca Selengkapnya
Jembatan Musi VI Palembang dibuka 6 Januari
Palembang, jurnalsumatra.com – Jembatan Musi VI Palembang dijadwalkan akan dibuka untuk masyarakat pada Rabu (6/1) setelah diresmikan oleh pemerintah setempat pada 30 Baca Selengkapnya
Pemprov Sumsel rekrut tenaga pendamping distribusi bantuan sembako
Palembang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merekrut tenaga pendamping yang bertugas mengawasi pendistribusian bantuan sembako ke masyarakat tak mampu. Kepala Baca Selengkapnya
Dinas Perhubungan OKU terapkan kartu pintar pengganti buku uji kir
Nasional, Ogan Komering Ulu, Sumsel|Rabu, 6 Januari 2021, 09:54
Baturaja, jurnalsumatra.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mulai menerapkan “smart card” atau kartu pintar sebagai pengganti buku uji kir Baca Selengkapnya












Komentar