Keempat, dalam penyusunan RPJMD dan setiap tahunnya RKPD, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dengan rencana besar nasional.
“Sebagai contoh, pemerintah pusat sedang fokus pada swasembada pangan. Mereka membangun bendungan dan irigasi primer. Lalu bagaimana dengan irigasi sekunder dan tersier?. Sampai atau tidak airnya ke sawah-sawah masyarakat?” ujarnya.
Oleh karena itu, tambahnya, sinkronisasi dalam penyusunan RKPD tahun 2026 harus in line, harus seirama. Jangan sampai pusat atau provinsi ke kanan, kita ke kiri. Kita akan kehilangan momentum.
Kelima, ia juga mengingatkan kepada kepala perangkat daerah bahwa di tengah keterbatasan anggaran, harus cerdas membangun komunikasi dan relasi dengan pemerintah pusat, provinsi, BUMN, maupun pihak swasta.
“Silahkan ketuk pintu, kulo nuwun, siapa tahu ada program yang bisa direalisasikan untuk masyarakat Ogan Komering Ilir. Sekali lagi, kuncinya adalah komunikasi dan sinkronisasi,” tegasnya lagi.
Keenam, ia menegaskan bahwa program yang disusun harus berorientasi pada hasil dan berdampak secara ekonomi. Penganggaran tidak boleh dibagi rata ke semua dinas sehingga tidak ada skala prioritas.
“Jangan sampai anggaran hanya untuk rutinitas, seremonial, atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan tahun sebelumnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Penganggaran harus produktif dan menghasilkan return ekonomi. Semua harus dikalkulasi, dihitung, lalu dieksekusi,” pesannya.
Ketujuh, program yang disusun harus tepat sasaran dan strategis. Artinya, manfaat dari APBD maupun APBN harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran untuk stunting, misalnya, justru habis untuk rapat-rapat atau studi banding. Kuncinya adalah anggaran yang berdampak,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa persoalan krusial yang dihadapi saat ini adalah infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, yang sebagian besar mengalami kerusakan.
“Padahal, infrastruktur ini merupakan kebutuhan dasar. Ia menghubungkan konektivitas antar wilayah, mempermudah mobilitas orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sejak dilantik, bahkan sebelum dilantik, lanjutnya, ia bersama Mas Supri telah melakukan lobi ke berbagai pihak agar ada solusi atas persoalan infrastruktur ini, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Oleh sebab itu, saya berharap musrenbang ini bisa menjadi sekrup penyambung antara agenda pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten. Semuanya harus in line, seirama, dan tepat sasaran, agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat,” pungkasnya. (Choe)
Komentar