MURATARA, JURNAL SUMATRA – Ketua Forum Pemuda Pembaharu (FPP), Fadli Nopiansyah, memberikan tanggapan tegas terkait sebuah unggahan di media sosial milik Nasroh PMPM yang dinilai mengandung kata-kata tidak pantas dan tidak layak disampaikan di ruang publik.
Fadli menilai bahwa apa pun bentuk kritik yang dilontarkan kepada pejabat publik seharusnya tetap mengedepankan etika dan kesantunan. Jum’at (14/11/25)
Menurutnya, seorang bupati merupakan ikon dan representasi dari sebuah kabupaten sehingga tidak sepantasnya diserang dengan kata-kata yang tidak elok.
“Mengingat Bupati adalah ikon suatu kabupaten, tidak seharusnya mengeluarkan atau menyebarkan kata-kata yang tidak pantas,” ujarnya.
Fadli menegaskan bahwa menjaga kewibawaan pemimpin bukan hanya tanggung jawab pejabat itu sendiri, namun juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Ia menekankan bahwa kritik tetap boleh disampaikan, namun harus dalam bentuk kritik yang membangun.
“Silakan memberikan kritik, tidak ada masalah, dengan catatan kritik tersebut bersifat konstruktif,” tambahnya.
Selain itu, Fadli juga mengimbau seluruh pengguna media sosial baik Facebook, Instagram, maupun platform lainnya agar lebih bijak dan cerdas dalam bermedia sosial.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selalu mengawasi setiap aktivitas digital. Unggahan yang mengandung unsur SARA, penghinaan, maupun ujaran kebencian berpotensi menjerat pelakunya ke ranah hukum.
“UU ITE siap mengintai. Tidak menutup kemungkinan, perkataan atau tulisan di media sosial yang mengandung unsur SARA, penghinaan, atau ujaran kebencian dapat berujung pada proses hukum,” tegas Fadli.
Ia berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati serta mengutamakan etika dalam menyampaikan pendapat di ruang digital, demi terciptanya iklim informasi yang sehat dan bertanggung jawab.(AkaZzz)
Komentar