APM Audiensi ke DPRD Prabumulih, Bahas Lingkungan, Rekrutmen Tenaga Kerja dan Aktivitas Ilegal

PRABUMULIH, JURNAL SUMATRA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menerima audiensi dari Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) terkait berbagai persoalan lingkungan dan ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah Kota Prabumulih

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor DPRD Kota Prabumulih, Kamis  (23/4/2026) tersebut, APM yang diwakili oleh Adi Susanto SE, menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri hingga dugaan praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Ia menyebut, DPRD akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait termasuk kemungkinan keterkaitan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR)untuk dilakukan klarifikasi dan pengawasan lebih lanjut.

“Kami menerima aspirasi ini dengan serius. DPRD berkomitmen untuk mengawal permasalahan lingkungan agar tidak semakin merugikan masyarakat,” ujar H. Deni Victoria.

Selain isu lingkungan, APM juga menyoroti persoalan rekrutmen tenaga kerja di sejumlah perusahaan yang dinilai belum transparan dan belum sepenuhnya memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, DPRD menegaskan pentingnya perusahaan mematuhi aturan serta memberikan kesempatan yang adil bagi tenaga kerja lokal di Kota Prabumulih.

Tak hanya itu, audiensi juga membahas dugaan adanya aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hukum. DPRD meminta aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas tersebut.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, dimana DPRD dan APM sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mengawal isu-isu strategis demi kepentingan masyarakat.

DPRD berharap, melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait, berbagai persoalan yang ada dapat segera ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.(Her)