Banyuasin, Jurnalsumatra.co- Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., didampingi oleh Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., menyambut baik kunjungan audiensi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan.
Berlangsung di Ruang Rapat Presiden, Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Rabu (29/4/26). Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan PWM Sumsel dalam mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor.
Pimpinan PWM Sumsel, H. Ridwan Hayattudin, S.H., M.H., dalam kesempatan itu menyampaikan, sejumlah program dan kebutuhan, termasuk penguatan sektor pertanian melalui dukungan lahan cetak sawah yang ingin dibuat oleh PWM Sumsel hingga perbaikan sistem irigasi.
Selain itu, PWM Sumsel juga menanyakan harapan adanya serapan beras terkait kerjasama dengan SPPG dengan sekolah Muhammaddiyah, sambungnya.
“Kami ingin untuk dapat bersinergitas bersama Pemerintah Daerah, yang disini untuk mendukung PWM agar dapat mengolah lahan cetak sawah, tak hanya itu nanti gabah yang dihasilkan juga dapat digunakan pihak SPPG untuk MBG di sekolah-sekolah Muhammaddiyah,” ujar Ridwan.
Ia juga menyampaikan terkait sinergi di bidang infrastruktur, tak lain kondisi dari akses menuju fasilitas klinik yang telah dimiliki, namun masih terkendala akses jalan yang belum mengalami pengerasan sehingga butuh adanya perbaikan, tutupnya.
Menanggapi itu Bupati Banyuasin menyatakan, komitmen pihaknya untuk mendukung berbagai program Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa Banyuasin memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan sekarang yang memiliki luas lahan sawah mencapai sekitar 189 ribu hektare.
Selain itu, Banyuasin sekarang juga tercatat sebagai salah satu daerah dengan produksi padi tertinggi di Indonesia. Namun demikian, ia mengakui bahwa produktivitas per hektare masih kurang sehingga masih perlu ditingkatkan kembali, sambungnya.
“Saat ini produktivitas kita masih di bawah 5,3 ton per hektare, sementara di Pulau Jawa sudah ada yang mencapai hingga 11 ton per hektare. Jika ini bisa kita tingkatkan, saya optimis Banyuasin bisa menjadi nomor satu, mengingat banyak lahan di Pulau Jawa yang sudah dialih fungsi menjadi pusat industri,” ucapnya.
Terkait infrastruktur, khususnya akses jalan menuju fasilitas kesehatan, Bupati menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Untuk jalan desa, perbaikan menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang kemudian dapat disinergikan dengan pemerintah daerah maupun pusat.
Komentar