oleh

Polres OKI Ajak Pelaku Usaha Hiburan Sepakati Larangan Musik Remix dan DJ

OKI, JURNAL SUMATRA – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemilik usaha hiburan. Salah satunya melalui kesepakatan bersama untuk tidak memutar musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan di wilayah tersebut.

Kesepakatan itu dibangun melalui Forum Diskusi dan Deklarasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh pemilik usaha organ tunggal dan orkes se-Kabupaten OKI. Kegiatan berlangsung di Aula Sarja Arya Racana (SAR) Polres OKI, Senin (9/11/2026).

Dalam forum tersebut, seluruh pihak yang hadir menyatakan dukungan terhadap larangan pemutaran musik remix dan DJ. Kesepakatan ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan hiburan yang tetap memperhatikan norma sosial serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan, upaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian. Diperlukan keterlibatan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha hiburan.

Menurut dia, pembatasan musik remix dan DJ merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H Muazni. Ia menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan tersebut sebagai upaya bersama menjaga kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial.

Kapolres menambahkan, forum diskusi tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian imbauan, tetapi juga sarana membangun kesamaan pemahaman antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha hiburan.

Melalui deklarasi itu, Polres OKI berharap para pemilik usaha organ tunggal dan orkes dapat menjalankan kesepakatan secara konsisten. Dengan demikian, kegiatan hiburan masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan aspek keamanan, ketertiban, dan norma yang berlaku.

Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha diharapkan menjadi fondasi dalam menjaga Kabupaten OKI tetap aman dan kondusif.(Choe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed