MURATARA, JURNAL SUMATRA -Pengelolaan anggaran kerja sama publikasi media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, mulai menuai sorotan serius. Rabu (11/11/2026).
Aliansi Wartawan Muratara (AWM) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Muratara, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kominfo beserta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait mekanisme penganggaran, kerja sama hingga proses pembayaran anggaran media tahun 2025–2026.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. AWM menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dibuka secara transparan, terutama menyangkut proses seleksi perusahaan media, persyaratan kerja sama, hingga dasar pencairan anggaran publikasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Aliansi Wartawan Muratara, Wancik, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam mekanisme pembayaran kerja sama media di Diskominfo Muratara.
Menurut Wancik, dari informasi yang dihimpun, terdapat lebih dari 200 media online yang disebut menerima pembayaran dari Diskominfo Muratara. Namun, pihaknya mempertanyakan kelayakan sejumlah situs yang diduga menggunakan platform Blogspot atau Blogger dan belum jelas memenuhi kriteria sebagai perusahaan pers profesional.
“Kami mempertanyakan mekanisme kerja sama dan pembayaran anggaran media tersebut. Dari lebih 200 media online yang dibayarkan, kami menduga terdapat sejumlah situs yang menggunakan platform Blogspot. Ini harus diperiksa, apakah seluruhnya benar-benar memenuhi persyaratan kerja sama media dan ketentuan yang berlaku,” tegas Wancik.
Ia juga menyoroti besaran anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp850 juta untuk tahun anggaran 2025–2026.
Menurutnya, anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut tidak boleh dikelola secara tertutup. Setiap rupiah yang dibayarkan harus memiliki dasar administrasi, mekanisme pengadaan atau kerja sama yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
AWM Curigai Ada Persoalan dalam Mekanisme Pembayaran.
AWM menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada daftar nama media penerima pembayaran. Lebih jauh, perlu ditelusuri bagaimana proses pengajuan kerja sama dilakukan, siapa yang menentukan media penerima anggaran, apa saja persyaratan yang digunakan, serta bagaimana proses verifikasi sebelum pembayaran dilakukan.
AWM juga mempertanyakan apakah seluruh media penerima anggaran telah melalui prosedur yang sama atau justru terdapat perlakuan berbeda dalam proses kerja sama tersebut.
Komentar