OKI, JURNAL SUMATRA – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Rony Samtana SIK M.T.C.P menegaskan, bahwa pemberantasan peredaran narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, yudikatif hingga masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumsel saat melakukan kunjungan kerja bersama Ketua Bhayangkari Sumsel ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI). Dalam kesempatan itu, turut disampaikan perkembangan pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba yang telah dilaksanakan jajaran Polres OKI.
Kapolda mengungkapkan, selama ini masih terdapat anggapan bahwa pemberantasan narkoba sepenuhnya merupakan tugas kepolisian. Padahal, persoalan narkotika merupakan ancaman bersama yang membutuhkan langkah konkret dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa.
“Perlu saya buka mindset kita semua bahwa pemberantasan narkoba ini bukan panggung polisi, bukan panggungnya BNN, tetapi sejatinya ini adalah panggung kita semua tanpa terkecuali. Mulai dari pemerintahan eksekutif, legislatif sampai dengan yudikatif,” tegas Rony Samtana, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, masih maraknya peredaran narkotika di suatu wilayah menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas peran seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, baik dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan.
Ia juga mengingatkan agar deklarasi antinarkoba tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, dokumentasi, maupun laporan administratif tanpa diikuti implementasi nyata di lapangan.
“Kita selalu punya jargon say no to drugs, ayo kita memberantas narkoba. Tetapi sering kali hanya selesai pada seremonial. Begitu implementasinya, semuanya sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal, pemberantasan narkoba harus menjadi semangat seluruh komponen bangsa,” ujarnya.
Kapolda secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten OKI turut mengambil peran dalam upaya pemulihan kawasan yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ia menyoroti adanya 40 lokasi yang telah menjadi sasaran penindakan melalui Operasi Sarang Narkoba oleh Polres OKI. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah daerah melalui dukungan anggaran serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Saya minta Pak Bupati tolong alokasikan anggaran di daerah-daerah tersebut, minimal di 40 lokasi ini. Gerakkan kegiatan di sana. Jangan hanya polisi yang banting tulang membuat posko, sementara camat dan dinas-dinas tidak terlihat,” tegasnya.













Komentar