MUBA, JURNAL SUMATRA – Tak sekadar memenuhi kewajiban administratif, Pemkab Musi Banyuasin menjadikan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai momentum strategis untuk berbenah, sekaligus mendorong perencanaan pembangunan yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.
Keseriusan ini ditegaskan Sekretaris Daerah Muba, Drs. H. Syafaruddin, MSi, didampingi Asisten I Setda Muba Ardiansyah serta jajaran Kepala OPD saat menyambut Entry Meeting Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026, Senin (27/04/2026), di Ruang Rapat Serasan Sekate.
Dalam kesempatan ini, Sekda Muba Syafaruddin menyampaikan apresiasi sekaligus kesiapan penuh Pemkab Muba dalam mendukung kelancaran proses evaluasi tersebut.
“Selamat datang kepada Tim BPKP. Kami siap mendukung secara maksimal seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan entry meeting ini. Ini menjadi kewajiban kami untuk memastikan proses evaluasi berjalan lancar dan optimal,” tegas Syafaruddin.
Ia menambahkan, kehadiran BPKP menjadi langkah strategis bagi Pemkab Muba untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Pengendalian Mutu BPKP Sumsel Afandi, menekankan pentingnya dukungan aktif dan keterbukaan dari seluruh perangkat daerah selama proses evaluasi berlangsung.
“Kami berharap seluruh jajaran Pemkab Muba proaktif dan kooperatif dalam mendukung kegiatan ini, karena tujuan utama pengawasan bukan sekadar menilai angka, tetapi memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan,” ujarnya.
Afandi juga mengingatkan masih adanya kesalahan persepsi (common misconception) dalam perencanaan, seperti menganggap output kegiatan sebagai hasil akhir pembangunan, serta penjenjangan kinerja yang hanya dipahami sebatas administratif.
“Desain intervensi harus berbasis logic model dan kerangka berpikir logis. Setiap program, kegiatan, hingga sub kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas antara output dan outcome. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi BPKP bersifat informatif dan menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan.
“Dengan dukungan data dan fakta yang akurat, kami optimis kualitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin akuntabel dan mampu mendorong pencapaian program prioritas secara optimal,” tambahnya.
Komentar