OKI, JURNAL SUMATRA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026).
Kunjungan di Kantor Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI, Kayuagung, itu turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati OKI Muchendi Mahzareki. Pertemuan membahas kondisi wilayah rawan karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, serta strategi mempercepat penanganan di lapangan.
Raja Juli mengatakan penurunan jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah merupakan perkembangan positif. Namun, kondisi tersebut belum menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut.
“Kunci pengendalian karhutla adalah pencegahan dan deteksi dini. Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak cepat sebelum api membesar, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujar Raja Juli.
Ia mengingatkan, pada lahan gambut api dapat tetap membara di bawah permukaan meskipun tidak terlihat. Karena itu, pendinginan dan pembasahan harus dilakukan secara intensif dan berulang.
“Hotspot ini bukan berarti tidak ada asap. Karena sifatnya gambut, meski tidak ada api, masih ada asapnya,” katanya.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan hotspot yang terdeteksi satelit perlu diverifikasi sebelum dikategorikan sebagai kebakaran. Verifikasi dilakukan menggunakan sarana seperti helikopter dan drone.
Di Sumatera Selatan, dari 37 hotspot berkekuatan tinggi yang terpantau, hasil verifikasi menunjukkan 11 titik merupakan fire spot. Pemerintah menargetkan seluruh titik tersebut segera dikendalikan.
Selain pemadaman, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan memanfaatkan potensi hujan pada 1-6 September 2026 berdasarkan informasi BMKG.
“Di bulan September ini kita masih akan berjibaku untuk memadamkan,” ujar Suharyanto.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pengendalian karhutla membutuhkan sinergi lintas wilayah dan sektor.
“Sumatera Selatan tidak bisa menangani karhutla sendiri-sendiri. Kita harus bergerak dalam satu komando dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat,” katanya.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan luas wilayah serta karakter lahan OKI yang banyak berupa rawa dan gambut membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dunia usaha.
Komentar