Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , Mgs Syaiful Padli melihat forum ini ingin meluruskan sejarah dimana para ahli sejarah berkumpul disini memberikan gambaran Pulau Kemaro. “ Dan hari ini hasil dari diskusi ini adalah akan melakukan audiensi dengan Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang, saya kira ini jalan yang sangat betul, harus ada proses pengkajian ulang rencana menjadikan Pulau Kemaro sebagai tempat wisata berkonsep Sriwijaya, padahal sejarah dari Pulau Kemaro itu sendiri adalah milik dari Kesultanan Palembang Darussalam, ini yang harus diluruskan,” katanya. Dirinya secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Sumsel akan mengawal bagaimana sejarah ini bisa diluruskan kembali kedepannya.(udy)
Sejarah Pulau Kemaro Harus di Luruskan Halaman 2
Sejarah Pulau Kemaro Harus di Luruskan

News Feed
Desember 2020 nilai ekspor Sumatera Selatan naik 28,36 persen
Palembang, jurnalsumatra.com – Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan meningkat 28,38 persen pada Desember 2020 jika dibandingkan bulan sebelumnya karena ditopang membaiknya perdagangan luar Baca Selengkapnya
Kemenkes cek vaksinasi COVID-19 di Palembang
Palembang, jurnalsumatra.com – Kementerian Kesehatan mengecek pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Palembang untuk memastikan distribusi vaksin Sinovac dan penyuntikanya sesuai perencanaan pemerintah. Baca Selengkapnya
Dinkes Sumsel distribusikan 6.400 dosis vaksin COVID-19 ke OKI
Palembang, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mendistribusikan 6.400 dosis vaksin COVID-19 Sinovac ke Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai penerima vaksin kedua Baca Selengkapnya
Wali Kota Palembang disuntik vaksin perdana memotivasi mayarakat
Palembang, jurnalsumatra.com – Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan penyuntikan vaksin perdana dilakukan kepada dirinya untuk memotivasi masyarakat agar percaya dengan Program Vaksinasi Baca Selengkapnya
Imigrasi Palembang upayakan birokrasi bersih layanan paspor
Palembang, jurnalsumatra.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Sumatera Selatan, berupaya meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dan wilayah Baca Selengkapnya












Komentar