Namun, sambungnya, salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah mengenai kewajiban pembuatan SLO, atau bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi. Dengan kata lain, setiap instalasi listrik yang dipasang harus sesuai dengan standard yang berlaku, tidak boleh sembarangan. “Bagi kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa SLO sudah jelas ada sanksi hukumnya. “Kedepan kita akan menegak aturan ini khususnya di UP3 Lahat, agar jangan hanya konsumen diwajibkan tapi PLN dengan sengaja mengangkangi UU,” terangnya. Terpisah, Manager PLN UP3 Lahat Triyono ketika dikonfirmasi terkait surat Somasi yang dilayangkan oleh YLKI Lahat Raya ini, dengan santu mengucapkan Terimakasih saja. “Ya, terimakasih atas surat Somasinya,” ujarnya singkat. (Din)
YLKI Lahat Raya Layangkan Somasi PLN Halaman 2
YLKI Lahat Raya Layangkan Somasi PLN

News Feed
MoU Program KASAD, Kolaborasi Strategis Mengentaskan Kemiskinan di Lahat
LAHAT, jurnalsumatra.com – Dalam upaya mendukung program unggulan yang diinisiasi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kodam II/Sriwijaya bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Baca Selengkapnya
Polres Lahat Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
LAHAT, jurnalsumatra.com – Pada upacara dalam memperingati hari lahir Pancasila, Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S.Sinaga SH., S.IK., MH, bertindak selaku Inspektur Baca Selengkapnya
Dua Pelaku Residivis Spesialis Bongkar Rumah Ditangkap Satreskrim Polres Pagaralam
PAGARALAM, Jurnalsumatra.com — Upaya penekanan terhadap para pelaku kasus kriminal, dibawa Pimpinan Kasat Reskrim Polres Pagaralam IPTU Chandra Kirana SH bersama anggota, Baca Selengkapnya
Wakapolda Sumsel Ingatkan Perketat Lokasi Akan Didatangi Presiden RI
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Rabu (29/5/2024), saat pimpin apel persiapan sambut kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan Jum’at 31 Mei 2024. Wakapolda Baca Selengkapnya
Kejari Lahat Serius Jadikan Atensi Penggunaan Anggaran Dana Desa
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Terkait banyaknya kepala desa (Kades) dan juga pejabat kepala desa yang tersandung kasus hukum, seperti penyelewengan penggunaan Anggaran Dana Baca Selengkapnya












Komentar