Namun, sambungnya, salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah mengenai kewajiban pembuatan SLO, atau bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi. Dengan kata lain, setiap instalasi listrik yang dipasang harus sesuai dengan standard yang berlaku, tidak boleh sembarangan. “Bagi kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa SLO sudah jelas ada sanksi hukumnya. “Kedepan kita akan menegak aturan ini khususnya di UP3 Lahat, agar jangan hanya konsumen diwajibkan tapi PLN dengan sengaja mengangkangi UU,” terangnya. Terpisah, Manager PLN UP3 Lahat Triyono ketika dikonfirmasi terkait surat Somasi yang dilayangkan oleh YLKI Lahat Raya ini, dengan santu mengucapkan Terimakasih saja. “Ya, terimakasih atas surat Somasinya,” ujarnya singkat. (Din)
YLKI Lahat Raya Layangkan Somasi PLN Halaman 2
YLKI Lahat Raya Layangkan Somasi PLN

News Feed
Kapolres Lahat Pimpin GO Bulanan
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Bertempat di ruangan Pertemuan Polres Lahat telah dilaksanakan gelar operasional (GO) bulanan dengan penuh semangat dalam upaya meningkatkan pembinaan Baca Selengkapnya
Jalur KA Maut Non Plang Dijaga Ketat Petugas Dishub Lahat
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Jalur KA (Kereta Api) maut non Plang yang sering menelan korban jiwa didaerah sekitar Talang Berangin dan Desa Manggul Baca Selengkapnya
Kepemimpinan Pj Bupati Lahat Satu Persatu Fasilitas Umum Terus Dibenahi
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Pj Bupati lahat Muhammad Farid, S.STP., M.Si Satu persatu melakukan pembenahan sarana fasilitas umum, seperti taman rekreasi Ribang Kembang Baca Selengkapnya
Masyarakat di Kelurahan Sari Bungamas Satukan Suara Dukung YM
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Masyarakat dari berbagai desa terus berdatangan ke kediaman Yulius Maulana ST, tak terkecuali warga dari Kelurahan Sari Bungamas. Pada Baca Selengkapnya
Pelayanan Pembuatan E-KTP Lamban, Warga Pseksu Ngadu ke YLKI Lahat Raya
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Warga Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu mengeluhkan soal pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait keterlambatan pengurusan Kartu Tanda Baca Selengkapnya












Komentar