Namun, sambungnya, salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah mengenai kewajiban pembuatan SLO, atau bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi. Dengan kata lain, setiap instalasi listrik yang dipasang harus sesuai dengan standard yang berlaku, tidak boleh sembarangan. “Bagi kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa SLO sudah jelas ada sanksi hukumnya. “Kedepan kita akan menegak aturan ini khususnya di UP3 Lahat, agar jangan hanya konsumen diwajibkan tapi PLN dengan sengaja mengangkangi UU,” terangnya. Terpisah, Manager PLN UP3 Lahat Triyono ketika dikonfirmasi terkait surat Somasi yang dilayangkan oleh YLKI Lahat Raya ini, dengan santu mengucapkan Terimakasih saja. “Ya, terimakasih atas surat Somasinya,” ujarnya singkat. (Din)
YLKI Lahat Raya Layangkan Somasi PLN Halaman 2
YLKI Lahat Raya Layangkan Somasi PLN

News Feed
Polres Lahat Cek dan Patroli ke Gardu Pos Kamling
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S. Sinaga SH. SIK. MH, yang didampingi Kabag Ops kompol Aan Sumardi SE. MM, Baca Selengkapnya
Tiga Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Buka Bazar Murah Secara Serentak
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Guna untuk membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Lahat, Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Mas Sejahtera (SMS), PT Bumi Sawit Baca Selengkapnya
Mahendra Apresiasi Kinerja Pj Bupati Lahat Atas Perubahan Kantor Pemkab
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Ketua Umum Gerakan Cintai Lahat, Mahendra Reza Wijaya SH apresiasi perubahan Kabupaten Lahat yang sebelumnya perkantoran Pemkab Lahat gelap Baca Selengkapnya
Tim Asisten Biro Ops Polda Sumsel Turun ke Polres Lahat Ada Apa
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S. Sinaga SH, SIK, MH menerima Tim Asisten ZI manajemen resiko Polda Sumatera Selatan Baca Selengkapnya
Sanderson Mencium Aroma Dugaan Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Lampu Jalan Umum 2020 – 2023 di Lahat
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I) menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Baca Selengkapnya












Komentar