Namun, sambungnya, salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah mengenai kewajiban pembuatan SLO, atau bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi. Dengan kata lain, setiap instalasi listrik yang dipasang harus sesuai dengan standard yang berlaku, tidak boleh sembarangan. “Bagi kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik tanpa SLO sudah jelas ada sanksi hukumnya. “Kedepan kita akan menegak aturan ini khususnya di UP3 Lahat, agar jangan hanya konsumen diwajibkan tapi PLN dengan sengaja mengangkangi UU,” terangnya. Terpisah, Manager PLN UP3 Lahat Triyono ketika dikonfirmasi terkait surat Somasi yang dilayangkan oleh YLKI Lahat Raya ini, dengan santu mengucapkan Terimakasih saja. “Ya, terimakasih atas surat Somasinya,” ujarnya singkat. (Din)
YLKI Lahat Raya Layangkan Somasi PLN Halaman 2
YLKI Lahat Raya Layangkan Somasi PLN

News Feed
Si Jago Merah Nyaris Lalap Gardu Tower Milik PT XL di Desa Muara Tiga
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Satu unit gardu tower pemancar sinyal milik PT XL Axiata yang berlokasi di desa Muara Tiga kecamatan Mulak Ulu Baca Selengkapnya
Usai Pencoblosan, Logistik Pemilu Mulai Dibawa ke PPK, Dikawal Ketat Polisi
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Usai pencoblosan dan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Logistik pemilu mulai di distribusikan ke PPS selanjutnya ke Baca Selengkapnya
Pemkab Lahat Gelar Rakor Inflasi Sinergi 10 Program Pj Bupati
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Bertempat dalam ruang Oproom Pemkab Lahat telah dilaksanakan rapat koordinasi (Rakor) inflasi sinergi 10 program Pj Bupati Lahat, mulai Baca Selengkapnya
Polres Lahat Cek Kesiapan TPS 14 Bandar Agung dan TPS 13 Desa Manggul
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S.Sinaga SH.SIK.MH, bersama dengan Pj Bupati Lahat M.Farid S.STP. M.Si, dan Dandim 0405/Lahat Letkol Baca Selengkapnya
Lindungi Pekerja Non Penerima Upah, Ir. Sri Meliyana Berikan BPJS TK
LAHAT, Jurnalsumatra.com – Guna untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja non penerima upah, Ir. Sri Meliyana anggota DPR RI Komisi IX, daftarkan Baca Selengkapnya












Komentar