RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Wakil Wali Kota Kupang pantau kerja tim isolasi mandiri pasien virus
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 11:05
Kupang, jurnalsumatra.com – Wakil Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Hermanus Man melakukan pemantauan terhadap kerja tim medis yang bertugas mengawasi proses Baca Selengkapnya
BPOM dukung Pemkot Palembang kawal mutu makanan warga
Palembang, jurnalsumatra.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan berupaya mendukung Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan mengawal mutu keamanan khasiat obat Baca Selengkapnya
PLN Jatim pastikan listrik di wilayah bencana aman
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 10:55
Surabaya, jurnalsumatra.com – PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Provinsi Jawa Timur memastikan infrastruktur listrik di sejumlah wilayah itu yang terdampak bencana Baca Selengkapnya
Pemkab Aceh Barat buka posko galang bantuan korban gempa Sulbar
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 10:50
Meulaboh, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyatakan segera membuka posko untuk menggalang bantuan dari kalangan masyarakat dan dermawan guna membantu korban Baca Selengkapnya
BPBD Makassar: 500 rumah terendam di Perumnas Antang
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 10:45
Makassar, jurnalsumatra.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Makassar, Muhamamad Rusli mengatakan, banjir susulan kembali merendam sekitar 500 rumah di Perumnas Antang, Baca Selengkapnya












Komentar