RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Dinkes Kota Tangerang: Vaksinasi ikhtiar keluar dari pandemi
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 10:40
Tangerang, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang mangajak masyarakat untuk ikut serta dalam program vaksinasi nasional karena menjadi salah satu ikhtiar Baca Selengkapnya
Gerakan informasi vaksinasi COVID-19 digagas di Surabaya
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 10:35
Surabaya, jurnalsumatra.com – Gerakan informasi vaksinasi COVID-19 sampai tingkat kepala rumah tangga digagas di Kota Surabaya, Jawa Timur, menyusul munculnya gerakan antivaksinasi Baca Selengkapnya
DPRD Medan: Saatnya Dishub lakukan terobosan kelola parkir
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 10:30
Medan, jurnalsumatra.com – DPRD Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menyarankan saatnya Dinas Perhubungan (Dishub) setempat melakukan terobosan dengan menghadirkan inovasi pengelolaan perparkiran, Baca Selengkapnya
Brimob Kalsel distribusikan air bersih untuk korban banjir
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 10:25
Martapura, Kalsel, jurnalsumatra.com – Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan mendistribusikan air bersih untuk korban banjir di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Baca Selengkapnya
Warga Baduy di Lebak belum ditemukan positif COVID-19
Nasional|Kamis, 21 Januari 2021, 10:20
Lebak, jurnalsumatra.com – Masyarakat adat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga kini belum ditemukan kasus positif penyebaran wabah pandemi COVID-19, Baca Selengkapnya












Komentar