RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Dinkes Sumbar: Tetap terapkan protokol kesehatan usai vaksin COVID-19
Nasional|Selasa, 19 Januari 2021, 12:05
Padang, jurnalsumatra.com – Protokol kesehatan harus tetap diterapkan untuk memutus penyebaran COVID-19 meskipun vaksinasi telah dilakukan, kata Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Arry Baca Selengkapnya
Hakim: Andi Irfan bertanggung jawab untuk buat proposal Djoko Tjandra
Nasional|Selasa, 19 Januari 2021, 12:00
Jakarta, jurnalsumatra.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai Andi Irfan Jaya selaku konsultan bertanggung jawab untuk membuat proposal Baca Selengkapnya
Pemkab PPU sosialisasikan program pemberdayaan kelurahan/desa
Nasional|Selasa, 19 Januari 2021, 11:55
Penajam, jurnalsumatra.com – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, melalui pendamping daerah menyosialisasikan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (P2KPM) yang Baca Selengkapnya
Minat pendonor darah di masa pandemi COVID-19 di Sulut menurun
Nasional|Selasa, 19 Januari 2021, 11:50
Manado, jurnalsumatra.com – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengatakan minat warga di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta Baca Selengkapnya
Andi Irfan Jaya divonis 6 tahun karena bantu jaksa Pinangki
Nasional|Selasa, 19 Januari 2021, 11:45
Jakarta, jurnalsumatra.com – Pengusaha Andi Irfan Jaya divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan, karena terbukti membantu Baca Selengkapnya












Komentar