RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
PMI Sukabumi gelar simulasi penanganan gempa sesuai protokol kesehatan
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:25
Sukabumi, Jabar, jurnalsumatra.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi, Jawa Barat, menggelar simulasi evakuasi mandiri untuk masyarakat di tingkat kelurahan saat Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Bencana yang terjadi ujian bagi Indonesia
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:22
Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan berbagai macam bencana yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan ujian Baca Selengkapnya
BPBD Karo: Gunung Sinabung erupsi semburkan debu setinggi 500 meter
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:20
Medan, jurnalsumatra.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Natanail Perangin-angin menyatakan Gunung Sinabung Baca Selengkapnya
Menteri PUPR minta pembangunan jembatan darurat disegerakan
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:16
Pelaihari, jurnalsumatra.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Mochamad Basoeki Hadimoeljono meminta pembangunan jembatan darurat segera dikerjakan agar distribusi Baca Selengkapnya
Menyoal fenomena pengurangan hukuman koruptor di tingkat PK
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:15
Jakarta, jurnalsumatra.com – Ada kekhawatiran yang muncul atas penegakan hukum terhadap para koruptor di Indonesia dalam kurun beberapa waktu terakhir. Mereka yang Baca Selengkapnya












Komentar