RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Ancaman penyakit degeneratif di tengah pandemi COVID-19
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:14
Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketika seluruh energi tercurah pada penanganan COVID-19, masyarakat seperti teralihkan pada bahaya dan ancaman penyakit degeneratif di masa pandemi Baca Selengkapnya
Wabup Mimika: Warga tak perlu takut divaksin
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:10
Timika, jurnalsumatra.com – Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengimbau warganya agar tidak takut atau khawatir berlebihan untuk menerima suntikan vaksin Shinovac guna Baca Selengkapnya
PKS Jateng berangkatkan sukarelawan bantu penanganan pascagempa Sulbar
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:05
Semarang, jurnalsumatra.com – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah memberangkatkan sukarelawan dengan spesialisasi evakuasi korban untuk membantu penanganan pascagempa bumi di Baca Selengkapnya
Gereja di Palu kumpul dana bantu korban gempa di Sulbar
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 15:00
Palu, jurnalsumatra.com – Gereja-gereja di Palu, Sulawesi Tengah, mengumpulkan dana untuk selanjutnya akan disalurkan kepada korban gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat Baca Selengkapnya
Polisi tangkap pelaku curanmor yang beraksi belasan kali di Padang
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 14:55
Padang, jurnalsumatra.com – Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, menangkap G (25), diduga pelaku kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang Baca Selengkapnya












Komentar