RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Mahasiswa di Palu galang dana untuk korban gempa Sulbar
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 14:00
Palu, jurnalsumatra.com – Kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kota Palu, menggalang dana dari masyarakat setempat untuk korban gempa di Sulawesi Barat Baca Selengkapnya
Bupati Soppeng bantu kebutuhan air bersih korban gempa Mamuju
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:55
Mamuju, jurnalsumatra.com – Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan HA Kaswadi Razak mengirimkan mobil tangki untuk membantu suplai kebutuhan air bersih ke warga Baca Selengkapnya
Tiga jenazah korban Sriwijaya Air diserahkan ke pihak keluarga
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:50
Jakarta, jurnalsumatra.com – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri, Minggu, menyerahkan tiga jenazah korban jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ Baca Selengkapnya
Kasus positif COVID-19 di Depok bertambah 397 orang
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:45
Depok, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mencatat data perkembangan kasus COVID-19 per 17 Januari 2021, jumlah kasus konfirmasi positif Baca Selengkapnya
Tim DVI Polri identifikasi lima jenazah korban Sriwijaya Air
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:40
Jakarta, jurnalsumatra.com – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi lima jenazah korban jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ Baca Selengkapnya












Komentar