RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Enam desa terisolir di Majene rusak parah dan belum tersentuh bantuan
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:35
Makassar, jurnalsumatra.com – Warga di enam desa, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang terdampak gempa bumi dan longsor sangat membutuhkan bantuan Baca Selengkapnya
DPD RI minta BNPB beri informasi cepat kepada masyarakat Semeru
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:30
Surabaya, jurnalsumatra.com – Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cepat memberikan informasi kebencanaan kepada Baca Selengkapnya
Pengusaha rokok apresiasi ketegasan Bea Cukai berantas rokok ilegal
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:25
Kudus, jurnalsumatra.com – Persatuan Pengusaha Rokok Kudus, Jawa Tengah, mengapresiasi tindakan heroik yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Riau dalam memberantas peredaran Baca Selengkapnya
AJI kecam aksi penganiayaan terhadap wartawan di Flores Timur
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:20
Kupang, jurnalsumatra.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang mengecam aksi dugaan penganiayaan yang dilakukan kontraktor dan para pekerja terhadap seorang wartawan Baca Selengkapnya
Gubernur Malut instruksikan bupati/wali kota siaga bencana alam
Nasional|Senin, 18 Januari 2021, 13:15
Ternate, jurnalsumatra.com – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba menginstruksikan seluruh bupati/wali kota di provinsi itu untuk menyiagakan personelnya guna mengantisipasi Baca Selengkapnya












Komentar