RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Polisi tangkap terduga pelaku pembunuhan wanita di Tanjungpinang
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:51
Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Tim Gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau (Kepri), Polresta Barelang bersama Polres Tanjungpinang menangkap seorang pria diduga Baca Selengkapnya
Kadis Pendidikan Papua imbau guru jangan takut divaksin
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:51
Jayapura, jurnalsumatra.com – Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait mengimbau para tenaga pendidik yakni guru agar jangan Baca Selengkapnya
Penetapan bupati terpilih Mukomuko tunggu putusan MK
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:42
Mukomuko, jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyatakan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih daerah ini tahun Baca Selengkapnya
Kasus positif COVID-19 Lampung bertambah 166 total 7.911 orang
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:42
Bandarlampung, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat telah terjadi penambahan pada kasus terkonfirmasi positif 166 orang pada Jumat, hingga total menjadi Baca Selengkapnya
BPBD Sulbar: 27 orang meninggal akibat gempa bumi
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:39
Makassar, jurnalsumatra.com – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Darno Majid mengatakan berdasarkan data yang diterima dari lapangan Baca Selengkapnya












Komentar