RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Polisi : Perkelahian warga Anak Tuha Lampung dipicu perebutan tanah
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:39
Lampung Tengah, jurnalsumatra.com – Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon Ardianto Sunggoro menyebutkan kasus perkelahian antarwarga di Kecamatan Anak Tuha disebabkan perebutan lahan. Baca Selengkapnya
BP2MI perpanjang masa transisi aturan pembebasan biaya penempatan PMI
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:38
Jakarta, jurnalsumatra.com – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memastikan akan memperpanjang masa transisi dari implementasi aturan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Baca Selengkapnya
Pasien RSD Wisma Atlet sembuh COVID-19 sebanyak 42.196 orang
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:32
Jakarta, jurnalsumatra.com – Pasien sembuh COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, hingga 15 Januari 2021 dilaporkan sebanyak 42.196 Baca Selengkapnya
Kapolres Bengkayang tinjau daerah terendam banjir di Seluas
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:32
Pontianak, jurnalsumatra.com – Kapolres Bengkayang AKBP NB. Darma turun langsung mengecek daerah banjir yang terjadi di Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan, Seluas Baca Selengkapnya
PMI: Penerima vaksin COVID-19 tidak bisa langsung donor darah
Nasional|Jumat, 15 Januari 2021, 15:24
Tangerang, jurnalsumatra.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang menyatakan warga yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac tak bisa langsung melakukan Baca Selengkapnya












Komentar