RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Asrama Haji Bekasi siap jadi RS Darurat COVID-19
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 14:13
Bekasi, jurnalsumatra.com – Asrama Haji Bekasi di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah siap menjadi Rumah Sakit Darurat Baca Selengkapnya
Menag: Vaksinasi upaya pemerintah lindungi rakyat
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 14:13
Bandarlampung, jurnalsumatra.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa vaksinasi bukanlah obat untuk COVID-19, namun upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat Baca Selengkapnya
Pemkot Kupang membentuk tim pemantau isolasi mandiri setiap puskesmas
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 14:08
Kupang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, membentuk tim pemantau isolasi mandiri yang dijalani para pasien COVID-19 dengan kategori orang Baca Selengkapnya
Satpol PP Jatim diminta koordinasi saat penegakan prokes di Surabaya
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 14:08
Surabaya, jurnalsumatra.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Timur diminta koordinasi dengan Pemkot Surabaya saat melakukan penegakan Peraturan Wali Kota Baca Selengkapnya
Dinkes Ambon distribusi vaksin COVID-19 ke 29 fayankes
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 14:02
Ambon, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Ambon mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 kepada 29 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk pelaksanaan program vaksinasi virus Baca Selengkapnya












Komentar