RUU HKPD, lanjutnya, perlu mendorong administrasi pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan. Pada tataran tindak lanjut di daerah, RUU HKPD perlu menjamin proses perancangan peraturan daerah yang akuntabel dan mendorong terbitnya perda berdaya saing.(anjas)
KPPOD nilai RUU HKPD belum mengandung terobosan fundamental

News Feed
Kadinkes Pontianak divaksinasi pertama bersamaan tenaga kesehatan
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 14:01
Pontianak, jurnalsumatra.com – Wali Kota Pontianak di Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu Baca Selengkapnya
Babel distribusikan 10.280 vaksin COVID-19 di tiga kabupaten/kota
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 13:58
Pangkalpinang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendistribusikan 10.280 vaksin sinovac COVID-19 tahap pertama di tiga kabupaten/kota, guna menekan angka kasus Baca Selengkapnya
Anggota DPRD Lebak ajak warga ikut vaksinasi COVID-19
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 13:57
Lebak, jurnalsumatra.com – Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mengajak masyarakat setempat ikut vaksinasi COVID-19 untuk menyukseskan program pemerintah dalam upaya pencegahan penyakit Baca Selengkapnya
Rektor UHO orang pertama disuntik vaksin COVID-19 di Sultra
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 13:51
Kendari, jurnalsumatra.com – Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof Dr Muhammad Zamrun menajadi orang atau relawan pertama dari 13 daftar relawan Baca Selengkapnya
Ditpam Obvit Polda Lampung meninggal terpapar COVID-19
Nasional|Kamis, 14 Januari 2021, 13:51
Bandarlampung, jurnalsumatra.com – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, Reihana membenarkan bahwa Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpam Obvit) Polda Lampung Baca Selengkapnya












Komentar